Pro Kontra Usulan Prabowo Subianto Kepala Daerah Dipilih DPRD

Minumkopi.com – Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan agar kepala daerah bisa dipilih kembali oleh DPRD.

Prabowo merasa jika kepala daerah di pilih oleh DPRD maka biaya Pilkada bisa ditekan lebih rendah.

Menurut Prabowo Subianto sistem ini lebih efisien dan sudah diterapkan oleh beberapa negara tetangga Indonesia.

Selain itu juga, cara ini untuk memperbaiki sistem Pilkada demi mengurangi biaya politik yang tinggi.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih, ya sudah DPRD itu yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar.

Berikut respon dari beberapa pihak yang pro dan kontra terkait wacana tersebut.

Baca juga; Berita Terbaru Helena Lim Kasus Korupsi Timah dan Istilah Crazy Rich

PDIP Harap Agar Pemerintah Tidak Terburu-buru

Ungkapan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo berharap agar Pemerintah tidak terlalu terburu-buru dalam menindaklanjuti wacana itu.

Ia berharap agar Pemerintah melakukan diskusi yang lebih mendalam dalam mengkaji wacana tersebut.

“Maka kalau sekarang muncul pikiran lain, sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu (jangan buru-buru),” kata Ganjar dalam keterangannya.

PKS Setuju, Efek Pemilu Langsung Buat Masyarakat Terbelah

Tifatul Sembiring sebagai Ketua Dewan Penasihat PKS secara pribadi setuju dengan wacana yang digagas oleh Prabowo.

Ia menyampaikan bahwa pilkada langsung terlalu mahal dan bisa memecah masyarakat.

PKB Setuju dan Sudah Lama Mendorong Agar Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD

Dukungan juga datang dari Ketua Harian DPP PKB Ais Syafiah Ashar, Ais juga mengklaim partainya sejak dahulu telah mendorong agar kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD.

Ais juga menilai tugas dan fungsi dari Gubernur lebih kepada perpanjangan tangan pemerintah pusat ke kabupaten/kota, bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh terhadap sebuah kabupaten/kota.

Namun demikian, Ais menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tetap membutuhkan kajian mendalam. Ia menyinggung potensi adanya politik uang di tingkat elit partai politik.

Anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga menyatakan bahwa Presiden telah tiga kali mengusulkan evaluasi dan perbaikan sistem politik Indonesia.

Perbaikan sistem politik ini mencakup pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala daerah.